Setiap rencana induk institusional memerlukan kerangka kerja pemilihan proyek. Dalam praktiknya, ini adalah model matriks yang menggabungkan:
- Proyek: Infrastruktur, Telekomunikasi, Energi, Pertahanan, Pertanian
- Level: Nasional, Negara Bagian, Regional
- Penerima manfaat: Warga, SMB, Perusahaan, Kelompok yang diusulkan
- Pemangku kepentingan: Publik, Kontraktor, Lembaga Keuangan, Konsultan, Produsen, Institusi Akademik
- Faktor: Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Budaya/Agama
- Sumber daya: Tenaga kerja, Bahan Baku, Industri, Logistik
Setiap Proyek adalah bagian dari sebuah mosaik atau rantai. Karena itu, diperlukan agregasi, sintesis, dan optimasi semua faktor untuk mencapai pengembalian tertinggi atas pendanaan publik bagi pengguna akhir dan penerima manfaat.
Namun, manajemen dan lembaga publik hampir tidak pernah mencapai hasil ini. Proses internal yang saling bertentangan, ideologi birokratis, kebijakan legislatif, dan buruknya komunikasi atau kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan hambatan besar. Akibatnya, hal-hal tersebut menghalangi proses pengambilan keputusan menuju cakupan pekerjaan yang bergerak maju. Selain itu, volatilitas pasar keuangan dan kurangnya daya saing bisnis lokal terhadap lingkungan yang terglobalisasi dan ... sebagian besar tidak adil menciptakan koktail yang sangat tidak stabil dan berbahaya. Koktail ini dapat meningkatkan kemungkinan proyek gagal!
Jika Anda Tidak Bisa Mengukurnya, Anda Tidak Bisa Memperbaikinya. Pemikir manajemen Peter Drucker sering dikutip mengatakan bahwa “Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa Anda ukur.”
Saya selalu percaya bahwa jawaban atas tantangan ini harus datang dari sistem Manajemen Proyek yang terpusat. Dalam sistem ini, semua proses di antara para pemangku kepentingan menjadi digital. Selain itu, e-library/repository terpusat (spesifikasi, tender, sertifikasi, material, tenaga kerja, dll.) mendukung homogeneitas data dan memudahkan pengunggahan data ke Gov Cloud.
Sebagai contoh, bayangkan sebuah Gov Portal tempat semua pemangku kepentingan mendaftar (mirip dengan sistem perpajakan modern) dan masuk dengan nama pengguna dan kata sandi. Mereka kemudian menggunakan layanan elektronik (e-services) sistem tersebut sebagai prasyarat untuk berpartisipasi dalam semua proyek. Pada saat yang sama, mereka memperoleh manfaat tambahan seperti gambar elektronik (BIM), manajemen kontrak, manajemen mutu dan HSE, dll.
Kemudian, sebuah steering committee dari masing-masing Institutional Agency akan memanfaatkan data ini melalui sistem business intelligence kontekstual. Sistem ini akan membantu proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi serta efektivitas.
Dengan demikian, pemerintah akan menghemat biaya. Ini juga akan membantu industri lokal, tenaga kerja, dan institusi akademik menyusun strategi berdasarkan cakupan pekerjaan yang nyata.
Pada akhirnya, Penerima manfaat akan benar-benar menjadi Penerima manfaat.
